jaringberita.com -Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari meyakini bahwa pemilihan umum 2024 mendatang akan berjalan dengan damai dan demokratis.
Kendati demikian, kata Hasyim, berjalannya pemilu yang aman dan damai tergantung pada komitmen bersama. "Kalau kita optimis pemilu kita akan berjalan damai maka akan damai. InsyaAllah akan damai. Jadi, semua itu kita mulai dari bagaimana kita menata pikiran dan menata hati menghadapi pemilu ini. Kalau saya dan kami di
KPU optimistis pemilu berjalan dengan damai dan demokratis," kata Hasyim usai acara dialog publik "Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju" yang diadakan
Divisi Humas Polri di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).
Hasyim membeberkan alasan pemilu 2024 berjalan dengan damai. Ia menerangkan, suhu politik pada Pilpres 2019 sudah memanas sejak Pilkada 2017. "Dilanjutkan dengan Pilkada serentak 2018. Lalu dimulainya tahapan pemilu 2019 di 2018. Sementara pemanasan situasi politiknya dimulai dari Pilgub DKI 2017 dan lanjut ke pilkada 2018," terang Hasyim.
Sementara yang masa jabatan kepala daerah yang habis pada 2022 dan 2023 tidak ada pilkada. Baik pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden akan dilakukank serentak pada 2024. Sehingga kata Hasyim tidak ada situasi konflik dalam konteks pilkada.
"Sehingga memasuki tahapan-tahapan pemilu 2024 yang dimulai dari 2022, setidaknya ketegangan yang sifatnya konflik dan kompetisi dalam pilkada itu tidak ada. Istilahnya jadi faktor yang juga memengaruhi situasi sepanjang tahapan 2024 atau nanti ketika kita memasuki tahapan 2024," jelasnya.
Lebih lanjut, pada 14 Oktober 2024 dilakukan pemilihan presiden dan legislatif. Kemudian hasilnya akan diketahui dalam waktu 35 hari atau pada 20 Maret 2024. Menurutnya hasil dari pemilu legislatif DPR Kabupaten/Kota ini akan dijadikan modal untuk pemilihan kepala daerah.
Karena hasil pemilu terutama legislatif tidak bisa diprediksi, partai-parta akan menahan diri dalam konteks kompetisi di pilkada. "Konfliknya tidak keras. Karena sama-sama menunggu hasil suaranya di DPRD berapa yang akan dijadikan modal untuk syarat pencalonan pilkada," pungkasnya.
Ia menambahkan, situasi akan berbeda jika sekarang menjadi lawan pada saat pilpres dan pileg, namun bisa menjadi kawan dalam koalisi saat pilkada nanti. "Demikian juga dalam pemilu presiden, di satu sisi jadi kawan satu koalisi, tapi pada waktu yang bersamaan jadi kompetitor untuk pemilu legislatif, dan nanti pada waktu pilkada bisa jadi kompetitor lagi atau bisa jadi kawan lagi. Jadi tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam pemilu," tandasnya.
Kendati dalam pemilu 2024 akan berjalan dengan damai, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri,
Brigjen Gatot Repli Handoko menegaskan, pihaknya berkolaborasi dengan
KPU dan Bawaslu.
"Pertama daerah spesifik tentu ada indeks kerawanan pemilu yang telah diluncurkan Bawaslu, beberapa daerah yang menjadi perhatian karena punya tingkat kerawanan tinggi adalah Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta dan Papua," ucapnya.
Sementara untuk di media sosial, Polri sambung Gatot, telah meluncurkan indeks kerawanan seperti wilayah Jakarta, Jawa Barat. Menurutnya kedua wilayah tersebut rentan terjadinya politisasi SARA, hoaks dan ujaran kebencian.
"Ini yang menjadi perhatian kami kemudian daerah akan berkoordinasi dengan Mabes Polri dalam menangani masalah itu," ucapnya.
Mengenai dialog publik yang diadakan Divisi Humas Polri, Gatot berujar untuk menciptakan pemilu aman dan damai. Dikatakannya ada beberapa strategi yang dilakukan Polri terkait dengan Pemilu 2024.
Saat ini kata Gatot, ada dua operasi yang dilakukan Polri yakni Opersia Mantap Brata dan Operasi Nusantara Cooling System. Kedua operasi ini lanjutnya, untuk membantu kelancaraan dan pengamanan pemilu.
